Pemkot Madiun Matangkan Proyek Strategis, Seluruh OPD Diwajibkan Terintegrasi Sejak Awal

Plt Wali Kota Madiun pimpin rapat bersama PU dan dinas terkait (Zn/SelintasMedia)

Selintas Media- Pemerintah Kota Madiun mulai mengubah total pola pembangunan infrastruktur dengan menerapkan konsep yang lebih terintegrasi antar-sektor. Langkah strategis ini diambil guna memastikan seluruh proyek fisik yang dikerjakan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terhubung secara fungsional dalam satu kesatuan rencana tata ruang kota.

Dalam kebijakan baru ini, Pemerintah Kota Madiun mewajibkan keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak tahap perencanaan paling awal. Sinergi lintas sektor tersebut ditujukan agar hasil pembangunan memiliki arah yang terukur dan efisien, baik dari sisi realisasi anggaran maupun aspek asas manfaat jangka panjang bagi seluruh lapisan masyarakat.

Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menegaskan bahwa perubahan pola kerja ini mutlak diperlukan agar setiap pembangunan memiliki landasan hukum dan target kawasan yang jelas. Menurutnya, skema koordinasi harus dirombak sebelum fisik bangunan mulai didirikan di lapangan.

"Satu poin penting adalah pola kerja teman-teman pada saat sebelum membangun itu dirubah. Mengapa pembangunan tidak bisa lagi hanya satu dinas seperti PU sendiri? Karena nanti akan ada dinas yang merawat, mengawal, dan menjaga secara administrasi. Ini semua dikumpulkan agar mereka tahu gambaran besarnya akan seperti apa," ujar F. Bagus Panuntun, Sabtu (30/5), kemarin.

Bagus mencanangkan, seluruh rancangan konsep fisik kini wajib dipaparkan secara terbuka di internal pemerintahan agar selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah disusun. Melalui mekanisme paparan awal tersebut, setiap dinas teknis dapat langsung mengetahui porsi tugas, tanggung jawab, serta skema pengelolaan administrasi yang harus dipersiapkan sejak dini.

Untuk periode anggaran tahun 2026 hingga 2027, Pemerintah Kota Madiun telah menetapkan lima kawasan prioritas yang menjadi fokus utama pengembangan kota. Wilayah-wilayah tersebut mencakup penataan kawasan pasar barang bekas di Jalan Hayam Wuruk, revitalisasi Pasar Mojorejo, optimalisasi kawasan Proliman Tugu Pendekar, hingga pengembangan intensif area Rimba Darma sampai belakang GOR.

Dari kelima titik yang disiapkan, kawasan Proliman diproyeksikan menjadi ikon baru bagi Kota Madiun. Lokasi ini dipilih karena berada di titik simpul lalu lintas yang paling padat dan bernilai strategis bagi pergerakan ekonomi regional. Dengan sentuhan identitas visual yang kuat, kawasan ini diharapkan mampu mempertegas karakteristik wilayah sekaligus mengurai simpul kepadatan.

Sementara itu, kawasan GOR Wilis disiapkan untuk bertransformasi menjadi ruang publik yang lebih ramah bagi masyarakat. Di lokasi ini, pemerintah akan membangun fasilitas jalur lari (jogging track) serta area terbuka hijau guna mengakomodasi aktivitas olahraga dan interaksi sosial warga kota secara representatif agar para wisatawan maupun warga lokal tidak jenuh dengan pilihan ruang publik yang ada.

Di sisi lain, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun, Dwi Setyo Nugroho, mengungkapkan bahwa instansinya bergerak cepat mematangkan dokumen perencanaan proyek strategis untuk tahun 2027. Percepatan ini dilakukan agar pelaksanaan fisik di lapangan nantinya dapat langsung berjalan tanpa terhambat kendala perencanaan teknis.

Dwi Setyo menjelaskan bahwa detail tata kelola kawasan sudah harus disepakati secara legal sejak dini. Hal tersebut meliputi kejelasan mengenai OPD mana yang bertindak sebagai pengusul program, dinas yang bertindak sebagai pengguna fasilitas, hingga pihak yang kelak bertanggung jawab penuh sebagai pengelola kawasan setelah proyek selesai dikerjakan.

Melalui persiapan dokumen yang matang setahun sebelum realisasi anggaran, Pemerintah Kota Madiun optimistis seluruh proyek strategis daerah dapat diselesaikan tepat waktu secara total dan langsung memberikan kontribusi nyata bagi roda perekonomian kota.

Sas/SelintasMedia